Maaf, Anda mengaktifkan Adblock pada browser anda!
Atau anda tidak mengaktifkan Javascript![ ? ]

Category Archives: Kliping Arsi

Desain Bandara Tak Disukai Kim Jong Un, Arsitek Dihukum Mati

Desain Bandara Tak Disukai Kim Jong Un, Arsitek Dihukum Mati

Senin, 29 Juni 2015 | 18:02 WIB
Dalam foto yang dirilis kantor berita KCNA pada 25 Juni lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang didampingi istri meninjau bandara baru Pyongyang.
PYONGYANG, KOMPAS.com — Beberapa waktu lalu, Pemerintah Korea Utara meresmikan bandar udara baru Pyongyang. Setelah bandara selesai dibangun, pemimpin negeri itu, Kim Jong Un, kemudian meninjau bandara tersebut.

Ternyata, Kim Jong Un kurang menyukai desain bandara baru tersebut. “Kesalahan” desain bandara itu dikabarkan berujung eksekusi mati untuk sang arsitek bandara.

Saat selesai dibangun, media Pemerintah Korea Utara selama beberapa hari mengulas kehebatan bandara itu mulai dari dinding kacanya yang mulus hingga kafe yang menyediakan espresso.

Bahkan, kantor berita KCNA memublikasikan sedikitnya 30 foto pada pekan lalu, yang menampilkan Kim Jong Un dan istrinya saat meninjau bandara baru Pyongyang tersebut.

Proyek bandara ini adalah upaya terbaru Korea Utara dalam menarik wisatawan untuk datang ke negeri tersebut. Di bandara ini terdapat toko perhiasan, beberapa kafe, apotek, air mancur cokelat, dan fasilitas-fasilitas mewah lainnya.

Pekan ini, bandara baru Pyongyang menurut rencana mulai beroperasi dan akan menerima kedatangan sejumlah penerbangan dari China dan Rusia. Namun, ada yang hilang dalam foto-foto peresmian bandara ini, yaitu Ma Won Chun, yang menjabat sebagi direktur Departemen Desain Komisi Pertahanan Nasional.

Ma Won Chun adalah arsitek kepala yang membidani proyek terbesar Pemerintah Korea Utara ini. Chun dikabarkan ikut dieksekusi bersama empat pejabat tinggi lainnya dalam salah satu operasi “pembersihan”.

Situs berita The Diplomat mengabarkan, Ma dihukum mati pada November 2014 karena melakukan korupsi dan gagal mengikuti perintah. Kematian Ma berbarengan dengan kabar yang menyatakan bahwa renovasi bandara itu sempat dihentikan karena Kim Jong Un tak puas dengan rancangan bandara baru itu.

“Terdapat cacat dalam tahap terakhir pembangunan Terminal 2 bandara karena perancang gagal merumuskan ide partai soal arsitektur indah yang merupakan inti ilmu arsitektur untuk menjaga karakter dan identitas nasional,” ujar Kim menurut situsNK News, yang mengutip laporan media pemerintah.

“Menyelesaikan konstruksi terminal adalah hal yang sangat penting sebagai ikon Korea (Utara), sebagai wajah negeri, dan sebagai gerbang menuju Pyongyang,” tambah Kim.

Sejauh ini, tidak ada pula informasi mengenai bagaimana Korea Utara, yang kini dilanda kelaparan dan pembatasan BBM, mendapatkan uang untuk membangun bandara mewah itu.

dikutip dari Kompas

Taman kita semai peradaban

 


Warga menikmati suasana sore di Taman Ayodya, Jakarta Selatan, Selasa (3/8). Taman Ayodya merupakan taman baru yang kini ramai dikunjungi warga di kawasan Jakarta Selatan.
Seri Pertamanantaken from: Kompas.com,1 Maret 2011

Foto :Kompas/Idea


Di Taman Kita Semai Peradaban

KOMPAS.com -Minggu, 8 Agustus 2010 KOMPAS/PRIYOMBODO Ilham Khoiri dan Budi Suwarna

Masih adakah ruang untuk menyemai peradaban di tengah hiruk-pikuk Jakarta? Datanglah ke beberapa taman kota. Di sana, kita bisa bergabung dengan warga yang melepaskan diri dari keruwetan kota, bersantai, sekaligus bergaul dengan sesama secara lebih manusiawi.

Taman Suropati di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/7) malam lalu, berdenyut hidup. Puluhan warga duduk-duduk santai di ruang terbuka di antara pohon-pohon mahoni berusia ratusan tahun. Sinar temaram lampu yang menyorot dari bawah menambahkan suasana romantis.

Sejumlah pasangan suami-istri bercengkerama di dekat kolam sambil mengawasi anak- anaknya berlarian di rerumputan. Banyak pasangan kekasih asyik ngobrol di bangku. Kelompok pengamen tak henti mendendangkan lagu-lagu cinta.

Jika haus, mereka membeli minuman dari pedagang asongan yang hilir mudik dengan sepeda. Maklum, di taman peninggalan Belanda itu ada jalur-jalur jalan yang dirapikan dengan batu alam. Lingkungannya juga bersih dan asri.

Berdiam sejenak di ruang terbuka seluas sekitar 1, 3 hektar itu serasa menemukan ruang rehat yang menyegarkan. Kemacetan lalu lintas, cengkeraman gedung-gedung tinggi, atau kebisingan kota seperti redam begitu saja.

“Di sini saya bisa menghirup udara segar dan anak-anak bisa bermain di rumput luas,” kata Rino Maretta (31) dan istrinya, Puspasari (30), keluarga pengunjung taman.

Suasana itu kontras dengan lingkungan tempat tinggalnya di permukiman padat di Kramat Raya, Jakarta Pusat. Di sana nyaris tak ada tempat terbuka, apalagi taman. “Kalau buka pagar rumah, sudah langsung jalan!” kata Rino. Banyak keluarga lain yang juga langganan menyambangi taman ini, terutama setiap akhir pekan. Tempat ini dianggap nyaman untuk bersantai. Biayanya juga murah karena hanya perlu merogoh uang belasan ribu rupiah untuk ongkos parkir atau jajan ala kadarnya. Bandingkan saja dengan jalan-jalan di mal atau pusat perbelanjaan.

Masih ada sejumlah taman di Jakarta yang tetap lestari dan berfungsi seperti Taman Suropati. Sebut saja Taman Ayodya di dekat Blok M, Jakarta Selatan; Taman Menteng di Jalan HOS Cokroaminoto; Taman Situ Lembang di Menteng; atau Hutan Kota Srengseng di Kembangan, Jakarta Barat.

Pertemuan

Tak sekadar jadi tempat bercengkerama, taman-taman itu juga enak untuk menyalurkan beragam ekspresi. Setiap orang bebas memilih kegemaran masing-masing. Ada yang senang joging, senam, main musik, diskusi, melukis, atau pacaran, atau sekadar kongko-kongko.

Moenarso (78) dan istrinya, warga Bintara, Bekasi, misalnya, suka berjalan-jalan di Taman Menteng. Olahraga kecil ini bagus buat lelaki yang pernah terkena serangan stroke itu. “Di sini tenang, enak buat dede (berjemur),” kata Nyonya Moenarso sambil menyuapi suaminya buah pepaya.

Di beberapa taman, bahkan ada komunitas terorganisasi yang berkegiatan rutin. Ambil contoh Taman Suropati yang menjadi markas bagi komunitas juggling (permainan lempar botol minuman ala bartender) serta Komunitas Taman Seni Indonesia (Kota Seni). Kelompok seni ini rutin menggelar latihan main instrumen musik setiap akhir pekan.

“Saya ikut latihan main biola siang hari. Sorenya, praktik main orkestra di depan banyak orang,” kata Melodi (15), siswa SMA Setiabudi, Jakarta, yang ikut bergabung dalam kelompok ini sejak dua tahun lalu.

Sebagai ruang publik, taman juga mendekatkan hubungan antarmasyarakat. Beragam kelompok masyarakat bisa berinteraksi dalam satu ruang bersama, tanpa beban kelas ekonomi atau sosial. Mereka bisa saling menenggang rasa antarsesama.

Lihat saja kerumunan ratusan pengunjung Taman Ayodya setiap malam Minggu. Kendaraan, pakaian, makanan, dan perilaku mereka bisa bermacam-macam, bahkan rada-rada aneh. Tetapi, ketika duduk bersama di jejeran bangku berundak mirip teater arena di taman itu, semuanya melebur secara demokratis.

“Macam-macam orang di sini, tapi tidak saling ganggu, bahkan bisa saling berkenalan,” kata Doni (20), pemuda dari Cilandak, Jakarta Selatan, yang rajin menyambangi taman itu sejak diresmikan pemerintah Maret 2009.

Peradaban
Meski luasnya masih minim (hanya 9,6 persen dari total luas DKI Jakarta), taman-taman kota di Jakarta masih diandalkan sebagai ruang publik bersama. Di situ, setiap warga ambil jeda sejenak dari berbagai persoalan yang menghantui Jakarta, katakanlah seperti lalu lintas macet, tata kota ruwet, polusi, banjir, atau kriminalitas.

“Kota ini terlalu kasar dengan beton-beton yang sesak, kehidupan yang keras dan hedonis, kepungan transaksi komersial, dan perilaku manusia yang semakin individualis dan instan. Taman bisa meredakan semua kekerasan itu dan menjadi ruang kontemplasi bersama,” kata pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriatna.

Maka, wajar saja jika Daniel Stokols dan Irwin Altman, editor buku Public Space: Environment and Behavior Series (Cambridge University Press, New York, 1992), menyebut taman sebagai paru-paru kota, the lungs of the city. Bahkan, lebih dari membuat kita bisa bernapas secara sehat, taman sejatinya juga memfasilitasi tumbuhnya peradaban. (XAR)

 

HIJAUNYA ARSITEKTUR LIEM BIAN TJIE

Hijaunya Arsitektur Liem Bwan Tjie

Attention: open in a new window. 

 

Pengunjung sedang menyaksikan Pameran Arsitektur
Liem Bwan Tjie, di Gedung Rasa Dharma, Gang Pinggir, Semarang

Seri Arsitektur 2011dikutip dari  Suara Merdeka, 1 Feb 2011

 


HIJAUNYA ARSITEKTUR LIEM BIAN TJIE

TAK banyak yang tahu, bahwa Kota Semarang pernah melahirkan arsitek ternama bernama Liem Bwan Tjie. Dia adalah salah seorang pelopor arsitektur modern di Indonesia. Ratusan karya arsitekturnya banyak tersebar di Indonesia. Karyakaryanya pun disejajarkan dengan karya-karya arsitek Belanda ternama yang dianggap luar biasa di HindiaBelanda pada masa 1850-1950, seperti Maclaine Pont, Hulswit, Fermont dan Cuijpers, GmelichMeiling, Aalbers.

Siapa Liem Bwan Tjie? Pria berkacamata ini terlahir pada tahun 1891 di Semarang sebagai anak kelima. Ayahnya, Liem Tjing Swie, adalah seorang pedagang tekstil di kawasan Gang Warung. Liem Bwan Tjie adalah orang Indonesia pertama yang belajar di Sekolah Tinggi Teknik di Delft, Belanda. Dia juga pernah mengenyam pendidikan di Technische Hoogeschool di Delft pada 1920 dan Ecole des Beaux Arts, sekolah seni dan arsitektur di Eropa paling bergengsi pada waktu itu.

Bersambung klik di sini

Bajralepa, Ramuan Misterius Pelapis Candi

Bajralepa, Ramuan Misterius Pelapis Candi
Written by Eddy Sriyanto Lee
Wednesday, 26 September 2012 22:29
Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
dikutip dari Intisari edisi Februari 1997
Dengan keterbatasan ilmu dan teknologi, nenek moyang kita di sekitar abad XII mampu melahirkan sejumlah adikarya di bidang arsitektur sekaligus seni dan budaya. Candi Borobudur contohnya, bangunan candi tidak didirikan di atas sembarang lahan.

Kalau suatu saat berkesempatan mengunjungi Candi Borobudur, misalnya, apa yang pertama kali Anda rasakan? Kebanggaan, kekaguman, atau justru kebingungan? Kalau belum menemukan jawaban, cobalah amati susunan batu demi batu dari bawah sampai ke puncak candi, lalu tarik angan-angan Anda ke suatu masa ratusan tahun silam saat monumen sakral itu dibangun. Sosok candi berupa tumpukan batu tanpa perekat, tetapi mampu tegak menengadah ke langit hingga kini, tak pelak mengundang decak kekaguman berikut sejuta tanda tanya. Salah satu dari sekian banyak pertanyaan itu, “Bagaimana dulu nenek moyang kita membangunnya?” Lalu Anda membanding-bandingkan pembangunannya dulu dengan proyek renovasinya sekitar 27 tahun lalu. Pelaksanaan renovasi itu saja membutuhkan waktu yang tidak singkat dan dana yang tidak sedikit, itu pun masih ditopang bantuan dana dan tenaga dari UNESCO. Di dalamnya pun berbagai disiplin ilmu terlibat saling mendukung, belum lagi pemakaian berbagai peralatan berteknologi mutakhir. Meski segala daya dan upaya telah dikerahkan, proyek renovasi masih menyisakan berbagai permasalahan rumit yang tak gampang dipecahkan begitu saja. Padahal itu hanya pekerjaan memperbaiki. Maka bisa dibayangkan bagaimana dulu nenek moyang kita membuatnya. Pertanyaannya kemudian, apakah pada masa 12 abad silam sudah dikenal ilmu tanah, geologi, matematika, mekanika teknik, ataupun perangkat bantu macam kompas, komputer, buldoser, crane, serta perkakas canggih lainnya yang biasa dipakai untuk mendirikan bangunan raksasa? Jawabannya tentu belum ada.
Sebagian dari kita, karena keterbatasan pengetahuan, lalu mengira bangunan-bangunan candi tidak dibuat oleh manusia melainkan oleh makhluk halus. Karena itu lahirlah mitos Loro Jonggrang dan Bandung Bondowoso di sekitar berdirinya kompleks Candi Prambanan atau Candi Loro Jonggrang di Yogyakarta. Konon, menurut mitos tersebut, candi itu dibuat hanya dalam semalam oleh Bandung Bondowoso dibantu oleh sejumlah makhluk halus, sebagai syarat agar cintanya diterima oleh Loro Jonggrang, putri yang cantik jelita. Dikenal juga tokoh sakti Gunadharma dalam mitos di sekitar Candi Borobudur, atau mitos Kyai Poleng di lereng Gunung Kawi. Mitos memang jawaban prahistoris yang penuh makna simbolis. Candi Borobudur yang gagah, Candi Prambanan yang indah, maupun candi-candi lainnya, sebenarnya dibuat oleh nenek moyang kita dengan ilmu dan teknologi yang sederhana.

Penampang Candi Borobudur

Harus Dekat Sungai
Pembangunan sebuah candi sudah pasti diprakarsai oleh raja atau seorang penguasa yang disebut yajamana. Sebagai langkah pertama sebelum candi dibangun, raja menggelar sidang pleno. Selain para pejabat kerajaan, sidang dihadiri para pejabat daerah yang juga membawa serta para seniman pahat, ahli sastra, ahli bangunan dan lain-lain. Setelah mengutarakan maksud dan tujuan membangun candi, raja menunjuk seorang brahmana kepercayaannya, yang nanti bertindak sebagai stapaka, kira-kira sama artinya dengan arsitek perencana. Di pundak arsitek pendeta yang memang mahir dalam kitab-kitab serta seni bangunan suci inilah seluruh proses pembangunan candi dibebankan.
Membangun candi tentu bukan tugas ringan. Karena itu dalam operasionalnya stapaka selaku otak perencana utama dibantu oleh 4 orang dengan keahlian yang berbeda. Sthapati berfungsi sebagai arsitek pelaksana pembanguan candi, sutragrahin adalah pemimpin umum teknis di lapangan, taksakha merupakan ahli pahat-memahat arca, dan vardhakin ialah seniman ukir yang bertugas membuat ukiran ornamen dan relief cerita pada dinding-dinding candi. Para arsitek dan seniman itu bekerja dengan berpegang pada pedoman seperti yang tertuang dalam kitab Vastusastra, Silpasastra, dan Silpaprakasa. Setelah seksi-seksi terbentuk dan para hadirin paham akan maksud raja membangun candi, pimpinan sidang diambil alih oleh stapaka. Yang pertama kali dibahas dalam sidang ini adalah soal bhumisamgraha, yaitu pemilihan lokasi tempat candi akan didirikan. Lokasi ini dianggap sangat vital karena harus memenuhi persyaratan tertentu, misalnya harus dekat dengan sungai. Pujangga menulis kitab Silpaprakasa memperingatkan, “Jangan mendirikan candi di lahan tanpa sungai karena air memiliki sifat mensucikan sekaligus menyuburkan.” Sejauh mana fatwa pujangga itu dipraktekkan oleh para pelaku pembangunan candi di masa lalu, Mundardjito dalam disertasinya (1993) antara lain menyatakan, keterkaitan lokasi candi dengan keberadaan sungai sangatlah erat. Dari 218 situs candi yang dia teliti di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta, 179 buah candi berada tak jauh dari aliran sungai. “Sungai pada masa lalu memang merupakan kebutuhan dasar manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga penyedia bahan batuan untuk bangunan candi,” ujar Mundardjito.

Dalam memilih lokasi pendirian candi, sang pendeta juga mempertimbangkan segi ekologi maupun potensi sumber daya alamnya. Tidak seperti yang diduga orang kebanyakan, nenek moyang kita zaman dulu sudah paham tentang potensi maupun kemampuan lahan untuk mendukung suatu bangunan. Tidak sembarang lahan bisa dipilih untuk menegakkan bangunan candi. Jenis tanah waisya, yakni lahan dengan ciri kandungan pasirnya tinggi, berwarna kuning dan berlumpur, serta berbau garam, tidak akan dipilih. Begitu pun tanah sudra yang mengandung lumpur, berwarna gelap, dan berbau tidak enak. “Hendaknya jangan sekali-kali mendirikan bangunan suci di tempat seperti itu,” demikian fatwa pujangga penulis kitab Silpaprakasa, sebuah kitab kekancingan cara membuat bangunan candi. Seperti dijelaskan dalam Silpaprakasa, ada dua macam jenis tanah yang baik untuk mendirikan candi, tanah brahmana dan tanah ksatrya. Sifat tanah brahmana konon antara lain mengandung lempung, nampak bercahaya bak debu mutiara, dan harum baunya. Sedangkan tanah ksatrya memiliki ciri warna kemerahan, nampak bercahaya mirip darah segar dan asam baunya.

Candi Prambanan

Ditentukan Lampu Minyak
Setelah berhasil menemukan lahan yang tepat untuk mendirikan candi, tahap berikutnya adalah pengamatan di lapangan terhadap 9 unsur fisik tanah; kontur, warna, bau, rupa, rasa, sentuhan, kerataan, permukaan, dan sifat tetumbuhan. Jika kesembilan unsur fisik ini memenuhi syarat, barulah sang stapaka pendeta yang arsitek perencana melakukan bhupariksha, yaitu menguji kemampuan tanahnya. Nenek moyang kita diam-diam sudah memiliki beberapa teknik pengujian kemampuan tanah. Salah satunya dengan membuat lubang uji berbentuk persegi empat pada lahan tempat akan didirikan candi. Lubang galian yang dalamnya kira-kira sedengkul itu diisi air. Dua puluh empat jam kemudian batas permukaan air tersebut diamati oleh sang arsitek pendeta. Kalau air dalam lubang galian meresap seluruhnya ke dalam tanah, artinya tanah dianggap buruk. Sebaliknya jika air dalam lubang itu masih menggenang, maka di atas lahan itu layak didirikan candi.
Teknik pengujian lainnya ialah dengan meletakkan lampu minyak di tengah lahan calon lokasi candi. Jika sang pendeta melihat lidah api berdiri tegak, konon tempat itu akan membawa kebahagiaan. Kalau miring ke utara, itu lambang kemashyuran. Bila condong ke selatan, katanya ini simbol kemakmuran. Sebaliknya, jika lidah api nampak bergoyang-goyang lalu mengecil, tempat itu tak layak sebagai tempat untuk menegakkan bangunan suci. Apalagi kalau lidah api sampai meliuk menyentuh permukaan bumi, “Jangan sekali-kali mendirikan candi di tempat itu. Tanah semacam itu akan mendatangkan kemiskinan,” sabda pujangga penulis kitab Silpasastra.
Setelah diperoleh data akurat hasil pengujian tanah, pembangunan fisik candi belum sah dilakukan sebelum lahan tempat berdirinya disucikan oleh brahmana. Dalam upacara penyucian ini mahapurasammandala menjadi fokus ritual sebab nantinya ia akan menjadi pusat kesakralan sebuah percandian. Mahapurasammandala itu titik sentral dari keseluruhan kompleks candi, yang terletak persis di titik potong garis-garis diagonal yang menghubungkan keempat sudut halaman. Bekas mahapurasammandala semacam itu masih dapat kita saksikan sekarang di bagian kanan pipi tangga candi induk Prambanan, yaitu berupa sebuah batu dengan goresan menyilang pada penampangnya. Begitu ketatnya peraturan pemilihan lahan sebagai lokasi candi, pakar arkeologi Prof. Dr. Soekmono dalam disertasinya menyatakan, suatu tempat suci adalah suci karena potensinya sendiri. Jadi sesungguhnya, yang utama adalah tanahnya, sedangkan kuilnya menduduki tempat nomor dua.

Tidak Diupah
Jika tanah telah dinilai suci barulah dilakukan pembangunan candi. Lewat pejabat-pejabat wakil daerah, raja mengimbau kepada seluruh rakyat untuk memulai membangun candi. Begitu imbauan raja keluar, rakyat pun berbondong-bondong datang sambil membawa berbagai peralatan sesuai dengan profesinya masing-masing. Jika merasa diri seniman pahat, mereka segera bergabung di bawah perintah sang taksakha guna melakukan pekerjaan menatah batu untuk dibuat arca. Kalau merasa diri seniman ukir, mereka pun bergabung di bawah kepemimpinan varkhadin untuk mengerjakan ornamen hiasan atau relief cerita. Begitu pun yang merasa dirinya pujangga segera mempersiapkan adegan lakon-lakon yang bakal direliefkan. Sementara itu, mereka yang tidak punya keahlian tahu diri, lalu masuk ke dalam rombongan orang-orang yang mencari batu kali atau batu gunung, sekaligus mengangkutnya ke loksi pembangunan candi. Seperti biasa kaum wanita siap menyumbangkan tenaganya menyediakan konsumsi bagi para pekerja. Hebatnya, pekerja yang jumlahnya mencapai ribuan orang itu tidak mendapat upah. Apalagi menuntut, menerima tanggung jawab dari sang raja saja sudah merupakan suatu kehormatan yang tiada tara bagi mereka. “Raja itu titisan dewa,” begitu pandangan masyarakat kala itu. Jadi segala perintah raja harus dipenuhi karena berkaitan dengan ketentraman dunia. Apalagi pendirian candi sebagai kuil pemujaan toh untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahkan rakyat seperti berlomba karena ini kesempatan bagi mereka untuk mempersembahkan pisungsun (darma bakti) kepada sang raja, kerajaan, dan masyarakat.
Setelah terkumpul, batu-batu pilihan dari jenis andesit atau trasit lalu dipotong-potong dengan ukuran dan bentuk yang beragam sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Jika dirasa sudah cukup, tahap berikutnya dilakukan penyusunan sesuai dengan dasar rancangan yang sudah dibuat. Sang arsitek dituntut bekerja dengan sangat cermat. Sekali salah memasang potongan balok batu, bentuk bangunan bisa berubah, dan yang lebih parah lagi bangunan itu bisa runtuh. Kita tahu, antara satu batu dengan batu lainnya itu saling terkait dan beberapa batu di antaranya merupakan kunci kekuatan bangunan. Kala itu jelas belum dikenal semen sebagai perekat. Balok-balok batu tersebut hanya ditumpuk satu demi satu dari bawah ke atas. Ketika tumpukan batu sudah tidak dapat dijangkau, maka daerah di sekelilingnya ditimbuni tanah agar orang dapat meletakkan lagi susunan batu di atasnya. Begitu seterusnya hingga lama kelamaan jadi tampak seperti bukit yang memanjang. Lewat bukit buatan itulah mereka kembali memasang batu-batu candi bagian atas sampai akhirnya batu terakhir di puncak candi terpasang.

Lapisan Misterius
Sampai di sini pekerjaan membangun candi belum selesai. Sebab, bangunan calon candi berupa tumpukan batu itu masih tertimbun tanah urukan yang membukit. Maka di bawah pimpinan dan bimbingan sang vardhakin, kelompok para seniman ukir mulai tampil unjuk keahlian. Tugas mereka mengukir ornamen ataupun relief cerita di dinding candi. Tentu saja mereka harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan para pujangga yang paham ihwal adegan atau lakon pada relief cerita yang akan dipahatkan. Kebalikan dengan tukang menyusun balok-balok batu, tugas para pengukir diawali dari puncak sampai ke dasar candi. Sebelum mereka membuat ukiran atau relief, timbunan tanah yang membungkus susunan batu mesti dikupas lebih dulu selapis demi selapis. Selesai mengukir, mungkin sembari istirahat mereka menunggu lagi timbunan tanah berikutnya selesai dikupas. Begitu seterusnya hingga mencapai batu-batu yang paling bawah. Dengan begitu sosok candi yang sudah berornamen dan berelief pun sudah nampak tegak berdiri.
Ketika bukit hasil timbunan tanah itu dikupas dan seniman membuat ornamen atau relief, muncul pula sekelompok tukang yang bertugas memoles dinding candi dengan semacam lapisan perekat berwarna kuning kemerahan. Lapisan perekat bernama bajralepa itu berfungsi melindungi kulit luar batu supaya tahan terhadap korosi. Sebab, bajralepa itu konon kedap air, mampu melindungi dinding candi dari guyuran hujan dan teriknya matahari, selain juga memiliki fungsi estetika karena lapisan ini akan memantulkan sinar sehingga candi akan nampak gemerlapan. Bekas-bekas lapisan bajralepa itu masih dapat kita saksikan di dinding dalam Candi Kalasan dan Candi Sari di Yogyakarta. Pada tahun 1960 lapisan misterius ini pernah diteliti secara laboratoris oleh peneliti bangsa asing. Hasilnya, bajralepa terbuat dari bahan lokal ramuan berbagai unsur seperti lerak, gamping, dan putih telur. Tetapi bagaimana ramuan itu dibuat berikut komposisinya, masih merupakan misteri.
Masih banyak misteri pembangunan candi yang belum terkuak. Yang jelas, pembangunan candi merupakan megaproyek yang menyerap ribuan tenaga kerja dan tak terhitung besarnya dana. Pakar epigrafi Sukarto Kartoatmodjo berkali-kali menyatakan, semua itu tidak mungkin dapat terlaksana tanpa sistem pemerintahan yang baik, sistem organisasi yang rapi, perencanaan yang matang, kemampuan berpikir yang hebat, dan dukungan perekonomian yang kuat. “Jadi, ratusan tahun silam, bangsa Indonesia terbukti pernah maju dan tampil di panggung ilmiah internasional,” tutur Sukarto.

Oleh B. Soelist, Intisari Februari 1997

Arsitektur-kota Jawa, Memukau dan Filosofis


Sumber gambar : KOMPAS/Indonesia Design

Seri Arsitektur taken from: Kompas Penulis: Yurnaldi

Arsitektur-kota Jawa, Memukau dan Filosofis

Rabu, 18 Maret 2009
JAKARTA, KOMPAS – Buku Arsitektur kota-Jawa: Kosmos, Kultur & Kuasa yang ditulis Jo Santoso, ahli perencanaan kota yang kini Ketua Graduate Program in Urban Planning di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Selasa (17/3) malam di Bentara Budaya Jakarta, dibedah serius. Buku Jo dinilai serius dan menarik, karena melacak saat terakhir ketika Nusantara masih memiliki konsensus pada masa peradaban arsitektur-kota Jawa prakolonia l.

Guru Besar Institut Teknologi Surabaya (ITS) Josef Prijotomo mengatakan, Jo Santoso menyadari adanya kekeliruan dalam membaca masyarakat tanpa tulisan dengan menggunakan pembacaan dari masyarakat tulisan. Jo Santoso dengan berani membaca arsitektur dan kota Nusantara pada umumnya, dan khususnya Jawa, dalam lingkungan masyarakat tanpa tulisan. “Segenap data yang telah dihimpun oleh para ahli dan ilmuwan dari masa kolonial telah dia manfaatkan sebagai salah satu data yang diinterpretasi sebagai ujaran dari masyarakat tanpa tulisan,” katanya.

Menurut Josef, dengan tindakan seperti itu, Jo Santoso lalu dapat menunjukkan bahwa Nias, Jawa, dan kawasan NTT dapat menjadi sebuah kontinuum dan kesatuan kota dan arsitektur Nusantara. Nusantara bukan lagi sebuah ku mpulan etnik yang saling terisolasi, melainkan sebagai sebuah taman yang beraneka warna bunganya, sebagai sebuah Bhinneka Tunggal Ika, yang bukan hanya slogan namun kenyataan.

Jo Santoso memang tidak menghendaki kajian yang ia lakukan menjurus pada sebuah perampatan (generalisasi) yang terisolasi dalam keterkurungan etnik demi etnik.

Dalam illustrasinya Josef sempat mengemukakan makna filosofis di balik tidak bolehnya menyambung kayu jati dengan kayu pohon kelapa, karena itu bukan jodohnya. Kalau itu terjadi, keluarga bisa berantakan.

Sedangkan Daniel Dhakidae, pakar politik yang menyukai tata kota, bercerita banyak tentang pengalamannya saat kuliah di Yogyakarta. Daniel juga tahu banyak soal Solo.

“Buku Jo santoso mengatakan bahwa arsitektur Jawa dan tatakota Jawa sangat mencerminkan sistem kekuasaan Jawa yang berlaku, maka ada dua soal yang dirangsang oleh tata kota Jawa, terutama Yogyakarta, yakni unsur “buto” yang langsung masuk ke dalam poros sakral,” katanya.

Dengan perkembangan terbaru ketika pusat kekuasaan republik mempersoalkan status “keistimewaan Yogyakarta” maka terjadi semacam krisis kekuasaan dari “poros utara-selatan”.

“Saya memperkirakan akan terjadi perubahan sosial di Yogyakarta yang terutama dirangsang oleh dialektika modern antara utara-selatan Yogyakarta, antara kemodernan dan ketradisionalan yang akan menyebabkan ketegangan sosial di Yogyakarta,” katanya.

Tentang buku Jo Santoso, Daniel menilai, Jo Santoso seolah-olah menelusuri kota dan tata kota Jawa dari segi kosmografik, kultur, dan kekuasaan, dan dari sana membongkar kata-kata yang tersembunyi dalam batu, das Wort auf dem Stein, kayu, ruang, dan kosmos baik dalam mikro-kosmos maupun hubungannya dengan makro-kosmos. Dengan itu dibuka makna arsitektur dan tata kota Jawa yang memukau.

“Penulisnya sendiri menjadi panduan, yang tidak banyak ditemukan di negeri ini, dari keahlian teknis, yang memasuki ruang-ruang budaya dari segi arsitektur dan tata kota, untuk memeriksa apa hubungannya dengan kekuasaan di dalamnya,” jejas Daniel.

Yayasan Studi Lingkungan Hidup (SILIH) menggelar bedah buku bekerjasama dengan Bentara Budaya Jakarta, karena buku Arsitektur kota-Jawa: Kosmos, Kultur & Kuasa memberikan sudut pandang baru atas kajian dan dokumentasi pakar Eropa selama ini mengenai arsitektur-kota Jawa.

Post Modernisme

POST MODERNISME

Pada tahun-tahun terakhir ini di Indonesia ramai dibicarakan soal ‘Postmodernism’ yang biasa disingkat dengan sebutan ‘Posmo’, suatu istilah
keren yang ramai dibicarakan disegala bidang khususnya dilingkungan filsafat. Istilah postmodernism sudah banyak digunakan di berbagai
lingkungan, seperti lingkungan musik, seni rupa, fiksi, film, drama, arsitektur, kritik sastra, antrpologi, sosiologi, geografi, dan filsafat dan
secara umum orang-orang biasa menyebut sesuatu yang agak ‘tidak biasa’ sebagai posmo.

Istilah ini sebenarnya sudah digunakan dalam bidang seni sedini tahun 1930 oleh Frederico de Onis untuk menunjukkan reaksi yang muncul dalam
modernisme, dan oleh Arnold Toynbee dalam bukunya ‘A Study of History’ (1947) disebutkan bahwa istilah itu merupakan kategori yang menjelaskan
siklus sejarah baru yang dimulai sejak tahun 1875 dengan berakhirnya
dominasi Barat, surutnya individualisme, kapitalisme dan kristianitas, serta
kebangkitan kekuatan budaya non-Barat, Tetapi secara umum istilah ini
mencuat kembali secara populer dalam dasawarsa-dasawarsa terakhir abad
ke-XX. Apakah yang disebut sebagai Postmodernism itu?

POST-MODERNISM

Postmodernism biasa dibedakan dari postmodernitas. Postmodernism (di
Indonesiakan menjadi posmodernisme atau disingkat posmo) menunjuk pada
kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia (world view), epistemoligi dan
ideologi-ideologi modern. Yang kedua menunjuk pada situasi dan tata sosial
produk teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup,
konsumerisme yang berlebihan, deregulasi pasar uang dan sarana publik,
usangnya negara bangsa dan penggalian kembali inspirasi-inspirasi tradisi.

Dari batasan di atas kita dapat melihat bahwa kedua istilah itu berkisar
pada kata kunci ‘modern’ sebagai suatu tahap penting dalam sejarah dunia.
Postmodernism dapat dilihat dari tiga akar katanya yaitu ‘Post’, ‘Modern’,
dan ‘Ism’.

Kata ‘Modern’ menunjuk pada suatu masa dalam sejarah dunia
dimana trio ‘renaissance, rasionalisme, dan pencerahan’ telah menghasilkan
suatu masyarakat rasional dan hidup dalam suasana industri yang ditunjukkan
dengan kemajuan pesat disegala bidang dan lapangan hidup. Kata ‘Post’
menunjuk pada situasi sesudah (pasca) masa modern baik berupa tahap yang
lebih lanjut dari masa modern itu sendiri ataupun sebagai tahap berupa
kritik atau kemunduran yang diakibatkan oleh masa modern itu sendiri. Sedang
kata ‘Ism’ atau biasa dikenal sebagai faham atau pandangan, kemudian
menunjuk bahwa suasana sesudah modern itu ternyata sudah menjadi suatu
ideologi baru yang dibedakan dengan ideologi modern sebelumnya atau
‘modernisme.’

Dari arti kata postmodernism itu kita dapat melihat bahwa kata itu menunjuk
pada ideologi baru yang tumbuh pada masa ini yang dibedakan dengan ideologi
modern sebelumnya tetapi masih mempunyai kaitan erat dengan ideologi modern
tersebut.

KLASIK, MODERN & POSMOS

Secara umum kita dapat melihat bahwa sekitar masa modern yang ditandai
dengan bangunnya kesadaran manusia akan dirinya dan alam (renaissance)
setelah melepaskan diri dari masa klasik sebelumnya dan abad-abad
pertengahan, manusia memasuki masa modern dimana akal manusia (rasio)
menjadi penting dan dipentingkan dan dari rasio manusia ini telah dihasilkan
kemajuan ilmu pengetahuan dalam segala bidang yang ditandai dengan
produk-produknya berupa teknologi dan industri.

Kita dapat melihat bahwa masa modern ini memang mendatangkan kemajuan bagi
manusia dengan bertumpuknya produk-produk pelayanan yang meringankan dan
memberi kenikmatan dalam kehidupan manusia, tetapi sekaligus masa modern ini
menghasilkan beberapa ideologi yang ternyata kemudian dirasakan sebagai
telah mengurangi nilai-nilai bagus pada masa klasik sebelumnya. Rasionalisme
dimana akal manusia diperdewakan dan Materialisme adalah dua diantara
beberapa ideologi yang dirasakan akibatnya dikemudian hari.

Tindak lanjut atau reaksi terhadap dampak masa modern inilah yang kemudian
menjadi ideologi baru postmodernism. Tindak lanjut dan reaksi itu bisa
berupa tahap yang lebih lanjut, bisa berupa perbaikan dan kritik, tetapi
bisa berupa penolakan akan modernisme itu sendiri, atau bahkan reaksi
bangkitnya kembali premordialisme. Gambaran soal ini bisa dilihat dari
karya-karya para futurolog seperti Alvin Toffler dan John Naisbitt dengan buku-buku serialnya tentang masalah ini. Reaksi yang lebih pesimis datang dari Ravi Brata dalam bukunya ‘The Great Depression of 1990’ (1987).

Sekalipun istilah postmodern sudah lama di sebut-sebut, sekalipun bahasannya
bertumpang tindih dengan masalah postmodernism, ketiga penulis di atas tidak
menyinggungnya, kecuali dalam buku terakhir dari trilogi Alvin Toffler
‘Powershift’ disinggung soal ‘Post Modern Civilization’ yang olehnya diidentikkan dengan ‘Third Wave Civilization.’ Third Wave Civilization menurut Toffler dimulai pada pertengahan tahun 1950-an yang menggambarkan terjadi perubahan kemanusiaaan yang ketiga kalinya yang disebut sebagai ‘the
start of the new, post-smokestack civilization.’

Toffler manggambarkan peradaban pasca-modern itu sebagai bercirikan datangnya industri-industri baru yang didasarkan pada komputer, elektronik, informasi, bioteknologi. Ini memungkinkan pabrikasi yang fleksibel, pasar lokal, meluasnya pekerjaan paruh-waktu, dan de-masivisasi media, dan
mengambarkan fusi baru antara produser dan konsumer dan terbentuknya apa
yang disebut sebagai prosumer. Ini menggambarkan pergeseran pekerjaan ke
rumah dan perubahan-perubahan dalam bidang politik dan sistem pemerintahan.

Postmodernism menunjukkan sebuah gerakan yang menolak modernisme yang mandeg
dalam sebagal bidang, dan untuk memberikan gambaran sekitar pengertian ini,
berikut beberapa perumusan yang dikemukakan beberapa eksponen postmodernism
dalam bidang-bidang yang berbeda. Misalnya dalam seni dapat dilihat gambaran
berikut:

“hilangnya batas antara seni dan kehidupan sehari-hari, tumbangnya batas
antara budaya-tinggi dan budaya pop, percampuraadukkan gaya … dan
merayakan budaya ‘permukaan’ tanpa peduli pada ‘kedalaman’, hilangnya
orisinalitas dan kejeniusan, dan akhirnya, asumsi bahwa kini seni cuma bisa
mengulang-ulang masa lalu belaka.”

Frederick Jameson menggunakan istilah postmodernism di wilayah kebudayaan
sebagai: “logika kultural yang membawa transformasi dalam suasana kebudayaan
umumnya. Ia mengaitkan tahapan-tahapan modernisme dengan kapitalisme
monopoli, sedang post modernisme dengan kapitalisme pasca Perang Dunia
Kedua. Diyakininya, bahwa postmodernism muncul berdasarkan dominasi
teknologi reproduksi dalam jaringan global kapitalisme multinasional kini.”

Jean Baudrillard mengemukakan bahwa jika modernitas ditandai oleh eksplosi
komodifikasi, mekanisasi, teknologi, dan pasar, maka: “masyarakat postmodern
ditandai oleh implosi (ledakan ke dalam) alias peleburan segala batas,
wilayah dan pembedaan antara budaya tinggi dan budaya rendah, penampilan dan
kenyataan, dan segala oposisi biner lainnya yang selama ini dipelihara terus
oleh teori sosial maupun filsafat tradisional.”

Dalam bidang filsafat, istilah postmodern diperkenalkan oleh Jean Francois
Lyotard yang merumuskan postmodernism sebagai: “periode dimana segala
sesuatu itu didelegitimasikan.” Meskipun demikian, di lain pihak, definisi
ini tiba-tiba juga menjadi ambigu sebab pada bagian lain secara mengherankan
Lyotard mendefinisikan ‘postmodernism’ sebagai tahap ‘pramodern’.

DAMPAK MODERNISME

Gambaran dunia modern yang diciptakan oleh kemajuan rasionalisme, sains dan
teknologi beserta tatanan sosial yang dihasilkannya, ternyata telah
melahirkan berbagai konsekwensi buruk bagi kehidupan manusia dan alam pada
umumnya. Pada tahap praksis dapat disebutkan beberapa diantaranya
konsekwensi berikut:

1. Pandangan dualistik yang membagi seluruh kenyataan menjadi subyek dan
obyek, spiritual dan material, manusia dunia, dsb., telah mengakibatkan
obyektivisasi alam secara berlebihan dan pengurasan alam semena-mena. hal
ini kita tahu telah menyebabkan krisis ekologi;

2. Pandangan modern yang bersifat obyektivitas dan positivitas akhirnya
menjadikan manusia seolah obyek juga, dan masyarakatpun direkayasa sebagai
mesin. Akibat dari hal ini adalah bahwa masyarakat cenderung menjadi tidak
manusiawi;

3. Dalam modernisme ilmu-ilmu positif-empiris mau tak mau menjadi standar
kebenaran tertinggi. Akibat dari hal ini adalah, bahwa nilai-nilai moral dan
religius kehilangan wibawanya. Alhasil timbullah disorientasi moral
religius, yang pada gilirannya mengakibatkan pula meningkatnya kekerasan,
keterasingan, depresi mental, dst.:

4. Materialisme. Bila kenyataan terdasar tak lagi ditemukan dalam religi,
maka materilah yang mudah dianggap sebagai kenyataan terdasar. Materialisme
ontologis ini didampingi pula dengan materialisme praktis, yaitu bahwa hidup
pun menjadi keinginan yang tak habis-habisnya untuk memiliki dan mengontrol
hal-hal material. Dan aturan main utama tidak lain adalah survival of the
fittest, atau dalam skala lebih besar: persaingan dalam pasar bebas. Etika
persaingan dalam mengontrol sumber-sumber material inilah yang merupakan
pola perilaku dominan individu, bangsa dan perusahaan-perusahaan modern.;

5. Militerisme. Oleh sebab norma-norma religius dan moral tak lagi berdaya
bagi perilaku manusia, maka norma umum obyektif pun cenderung hilang juga.
Akibatnya, kekuasaan yang menekan dengan ancaman kekerasan adalah
satu-satunya cara untuk mengatur manusia. Ungkapan paling gamblang dari hal
ini adalah militerisme dengan persenjataan nuklirnya. Meskipun demikian,
perlu juga dicatat bahwa religipun bisa sama koersifnya manakala dihayati
secara fundamentalistis, oleh sebab disana Tuhan biasanya juga dilihat
sebagai kekuasaan yang menghancurkan pihak musuh. Jadi, bila religi dihayati
secara demikian, memang ia justru menjadi alat legitimasi militerisme.;

6. Bangkitnya kembali Tribalisme, atau mentalitas yang mengunggulkan suku
atau kelompok sendiri. Ini sebetulnya hanyalah konsekwensi logis saja dari
hukum survival of the fittest dan penggunaan kekuasaan yang koersif.
Sebetulnya secara teoritis religi-religi telah selalu berusaha untuk
mengatasi tribalisme dan menggantikannya dengan universalisme, namun ia kini
tak memiliki cukup kekuatan dan otoritas hingga pengaruhnya tak amat terasa.
Lebih celaka lagi, setelah perang ideologi selesai kini agama menjadi
kategori identitas penting yang justru cenderung mendukung kelompok-kelompok
yang saling bertengkar, dengan kata lain, justru mendukung tribalisme.

Berbagai konsekwensi negatip di atas ternyata telah memicu timbulnya
berbagai gerakan postmodern yang hendak merevisi paradigma modern. Berbagai
ragam reaksi itu dapat dimasukkan ke dalam tiga kategori berikut:

1. Pemikiran-pemikiran yang dalam rangka merevisi komodernan ini cenderung kembali ke pola berfikir pramodern. Ini termasuk ajaran yang menyebut dirinya New Age yang mungkin bisa dimasukkan disini pemikiran-pemikiran yang mengkaitkan diri dengan wilayah mistiko-mistis.;

2. Pemikiran-pemikiran yang terkait erat pada dunia sastra dan banyak berurusan dengan persoalan linguistik. Kata kunci yang populer untuk
kelompok ini adalah “dekonstruksi.” Mereka cenderung hendak mengatasi
gambaran dunia (worldview) modern melalui gagasan yang anti-gambaran dunia
sama sekali. Mereka mendekonstruksikan atau membongkar segala unsur yang
penting dalam sebuah gambaran-dunia seperti: diri, Tuhan, tujuan, makna,
dunia nyata, dst. Awalnya strategi dekonstruksi ini dimaksudkan untuk
mencegah kecenderungan totaliterisme pada segala sistem, namun akhirnya
cenderung jatuh ke dalam relativisme dan nihilisme.;

P O S M O
Banyak orang sadar bahwa hal-hal dan peristiwa yang terjadi tidaklah sama dengan sebelumnya. Anda tak akan terjun ke sungai yang sama untuk kedua kali, he maintained. Para filsuf dan pemerhati melalui proses waktu percaya bahwa masyarakat sedang bergerak menyesuaikan diri dengan hukum-hukum yang tak dapat dicegah maupuin diubah, that there was a driving force that drove society onward. In modern times we have looked towards the evolution of
society as a progressive one. Umat manusia, sebagai hasil pengembangan rasio dan pemikiran sains teknologi pengetahuan , tidak hanya menaklukkan bumi tempat kita tinggal tapi juga mulai menjelasaaah jagatraya.
New Times
On the other hand, Phil Cohen describes what he terms ‘the post-modernist
overview’ as one “which does not privilege any of the elements in play …
but juggles around trying to keep as many ideas in the air at once as it
can’. He warns, however, that ‘in the wrong hands it can quickly
degenerate into collage and pastiche in which everything is rendered
equivalent in the cultural supermarket of ideas’ (Cohen 1997:390/1). This
relativism with everything being rendered equivalent or anything going
with anything sits uncomfortably in a world that can be quite frightening
for those who hanker after an ordered world. Zygmunt Bauman, one of the
foremost writers on postmodernism, sheds some light on its ability to
debunk old established ideas and discredit outdated modes of thinking when
he describes its ‘all-deriding, all-eroding, all dissolving
destructiveness’. Postmodernity, according to Bauman ‘does not seek to
substitute one truth for another, one life ideal for another … It braces
itself for a life without truths, standards and ideals’ (Bauman 1992:vii,
viii, ix). It is quite easy to see how the rise of religious
fundamentalism, whether Christian, Islamic or Jewish, seems attractive to
some people afraid that their world is being undermined. The rise of the
Right-wing ‘Moral Majority’ in the United States, the hankering after a
return to ‘Victorian values’ in Britain are also examples of how some
people have reacted to their fear of change.
Implications
However, what does this mean for the informal educator? Do we, in our
day-to-day practice, work on the assumption that values are relative? Can
we talk about core values? If difference is celebrated, what about
commonality, mutuality and co-operation? How do we work in a
multi-cultural, multi-ethnic, multi-faith and pluralist society? Can we
talk about informal educators working for ‘the common good’? Is there such
a thing as ‘the common good’?
Certainly, these dilemmas are very real. On the one hand, most of us would
accept that in any decent society we are all dependent on each other, that
we do share many things in common. However, this can appear extremely
bland to those who clearly see themselves to be different. It is very easy
to marginalize people by ignoring differences. We hear talk about the
Scottish nation, the Protestant (or Black) community, the Germans, ‘local
youth’ etc. Who decides who is included in these descriptions and who is
excluded? The question of identity is crucial here.
In postmodernism, ‘identity is not unitary or essential, it is fluid or
shifting, fed by multiple sources and taking multiple forms’ (Kumar
1997:98). We are all unique and have our own distinctiveness but we also
have much in common. Being aware of this is essential for informal
educators.

Difference and commonality
Take the notions of being black, gay or thin. These are identities that
are socially constructed, and given meaning by our fragmented society.
However, we have to ask ourselves the question why these socially
constructed categories are distinctive and not others. What is so special
about skin colour, sexuality or size that we proclaim them as different?
Different to what? By accepting these differences and, even more
importantly, celebrating these differences, are we not accepting the
status quo? He is black, she is gay, they are thin. So what? Are there no
grounds for mutuality and association? Should we not question these
differences rather than celebrate them?
On the other hand, I can see why, within a fragmented and divided society,
those who are regarded as different see those differences as something
that should be accepted and not a reason for discrimination or
marginalisation. Why shouldn’t black people or gays and lesbians take
pride in their blackness or sexuality? Why shouldn’t they organise
themselves to counter discriminatory practices in society?
There is a clear difference here in perspectives. Within the realms of
youth and community work, informal educators need to be able to respond
and influence the dialectic between commonality and difference. Too much
emphasis in our practice on commonality can lead us down the road to
ignoring the differences between individuals and the diversity of cultures
that abound in our localities and in our workplaces. Too much emphasis on
difference can lead us down the road to separation, segregation and
exclusion.
Welcoming cultural diversity within our changed society does not mean
accepting cultural practices and beliefs without question. It means
understanding them in context whilst at the same time working ‘not for
assimilation but for co-operation on the basis of difference … being in
touch with your cultural identity and pre-judgements, having a sense of
agency, and looking to an acceptance of diversity and a search for that
which is held in common’ (Smith 1994:120/1).
Agency
This brings us to the question of human agency. We cab pose the question
as to whether society was an entity outside of individuals that acts upon
them or whether individuals act upon society. We might turn to the
problems that C.Wright Mills highlighted between personal troubles and
public issues and the need to see the relationship between the two.
However, postmodernist writers have tended to move the argument on
somewhat. Some of them are distinctively uneasy about the ability of human
beings to affect the world we live in. They see us as corks being tossed
about in a turbulent sea of change, being pushed one way then another with
no ability to affect the direction we want to go in. The human subject is
not inherently free ‘but hedged in on all sides by social determinations’
(Layder 1994:95). Michel Foucault, for example, argued at one point that
human societies can be seen as places in which forms of knowledge
(discourses) exercise power over us through the way we think and the way
we behave. The individual is no longer the source of meaning, in line with
Enlightenment thinking, but is ‘decentred’. This can be seen as being
extremely pessimistic from a humanistic perspective and is a view of human
agency that poses important questions for informal educators. Foucault did
modify his views somewhat so that he later saw discourses as foci for
struggle and resistance. However, the idea of the individual subject as a
creative autonomous being was certainly something that Foucault rejected.
This is clearly at odds with what many would see as one of the central
tenets of informal education – ‘the belief that people can take hold of
their lives, can make changes, that they are not helpless in the face of
structural forces’ (Smith 1994:119).
Conclusion
In this piece we have looked at the changes that have taken place in
society over the last few decades and briefly examined the idea that we
have now entered into a new postmodern era. This new era has been
characterised by a rejection of absolute truths and grand narratives
explaining the progressive evolution of society. At the same time it has
brought to the surface a multitude of different perspectives on society
and an appreciation of different cultures. It has highlighted
globalisation on the one hand and localisation on the other, the
celebration of difference and the search for commonality.
Henry Giroux, in analysing some of the central assumptions that govern the
discourses of modernism and postmodernism together with postmodern
feminism, has summed up what these can mean for educators. In doing this,
he did not set up one against the others but tried to see how and where
they converged. He maintained that within these three traditions,
pedagogy offers educators an opportunity to develop a political project
that embraces human interests that move beyond the particularistic
politics of class, ethnicity, race and gender.
This is not a call to dismiss the postmodern emphasis on difference, as
much as it is an attempt to develop a radical democratic politics that
stresses difference within unity … The struggle against racism, class
structures, sexism, and other forms of oppression needs to move away
from simply a language of critique, and redefine itself as part of a
language of transformation and hope. This shift suggests that educators
combine with other cultural workers engaged in public struggles in order
to invent languages and provide critical and transformative spaces …
that offer new opportunities for social movements to come together. By
doing this, we can re-think, and re-experience democracy as a struggle
over values, practices, social relations, and subject positions that
enlarge the terrain of human capacities and possibilities as a basis for
a compassionate social order. (Giroux 1997:128/9)
Further reading
General texts – modernity and post-modernity
Anderson, P. (1998) The Origins of Postmodernity, London: Verso. 160
pages. Traces the genesis, consolidation and consequences of the notion of
the postmodern. Places postmodernism in the ‘force field of a déclassé
bourgeoisie, the growth of mediatised technology and the historic global
defeat of the left symbolized by the end of the Cold War’. Views
postmodernism as the cultural logic of a multinational capitalism
‘complacent beyond precedent’.
Beck, U. (1992) Risk Society. Towards a new modernity, London: Sage.
Translation of Beck’s 1986 classic. Argue bahwa masyarakat industri barat society sedang bergerak into a ‘post-Enlightenment’ / post-Fordist phase and that this
involves a different modernity typified by reflexivity. Industrial society
is based on the distribution of goods, while that of a risk society on the
distribution of ‘bads’ ataupun bahaya-bahaya. Part one is concerned with ‘Hidup di atas
kawah kemasyarakatan: the contours of the risk society; part two
looks to the individualization of social inequality: life forms and the
demise of tradition; and part three explores reflexive modernization: the
generalization of science and politics.
Berman, M. (1983) All That is Solid Melts into Air. The experience of
modernity, London: Verso. 320 pages. Very influential reading of modernity
(changing social and economic realities) and modernism in art, literature
and architecture.
Bernstein, R. J. (1991) The New Constellation. The ethical-political
horizons of modernity/postmodernity, Cambridge: Polity. 358 pages.
Exploration of modernity / post-modernity as a pervasive mood (a
Stimmung). Exploration of thinkers such as Heidegger, Derrida, Foucault,
Derrida, Rorty and Habermas.
Callinicos, A. (1989) Against Postmodernism: a Marxist critique,
Cambridge: Polity Press. Excellent critique of ‘post-modern’ thinking.
Giddens, A. (1990) The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press.
186 + xii pages. Giddens argues that we are living in a period of ‘high’
rather than ‘post’ modernity. Examines themes of security versus risk; and
trust versus risk.
Harvey, D. (1990) The Condition of Postmodernity. An enquiry into the
origins of cultural change, Oxford: Blackwell. 378 + xii pages.
Controversial and refreshing critique of postmodernity – with a concern
for economic and cultural transformations. Part one deals with the passage
from modernity to postmodernity in popular culture; part two with
political-economic transformation; part three with the experience of space
and time; and part four with the condition of postmodernity.
Jameson, F. (1991) PostModernism. Or, the cultural logic of late
capitalism, London: Verso. 460 pages. Key text exploring Jameson’s
position.
Jameson, F. (1998) The Cultural Turn. Selected readings on the postmodern
1983 – 1998, London: Verso. 128 pages. Good collection of pieces that
provide an introduction to Jameson’s pivotal work around postmodernism.
Lash, S. and Friedman, J. (eds.) (1992) Modernity and Identity, Oxford:
Blackwell. 379 pages. Useful collection exploring postmodernity as not the
‘end of the subject’ but the transformation and creation of new forms of
subjectivity. Part one deals with cosmopolitan narratives; part two with
representation and the transformation of identity; part three with spaces
of self and society; and part four looks to modernity and the voice of the
other.
Lyotard, J-F. (1984) The Postmodern Condition: A report on knowledge,
Manchester: Manchester University Press. 110 + xxv pages. Translation of
Lyotard’s very influential 1979 work. Looks at the status of science,
technology and the arts, the significance of technocracy, and the way and
flow of information are controlled in the Western world. Explores
legitimation, language games, modernism, the postmodern perspective,
narrative and scientific knowledge, deligitimation, research and
education, and postmodern science as the search for instabilities. An
appendix contains an essay on ‘What is postmodernism?’
Modernity, post-modernity and education
Briton, D. (1996) The Modern Practice of Adult education. A post-modern
critique, New York: SUNY Press. 156 + xiv pages. Challenges depoliticized
notions of adult education and argues for a ‘postmodern pedagogy of
engagement’.
Edwards, R. (1997) Changing Places? Flexibility, lifelong learning and a
learning society, London: Routledge. 214 + x pages. Edwards looks at some
of the key discourses that he claims have come to govern the education and
training of adults. He looks at the context for such changes and their
contested nature. The focus is on how the idea of a learning society has
developed in recent years. The usual trip through postmodern thinking is
followed by an analysis of the ways in which specific discourses of change
have been constructed to provide the basis for a growing interest in
lifelong learning and a learning society.
Giroux, H. (1997) ‘Crossing the Boundaries of Educational Discourse:
Modernism, Postmodernism, and Feminism’ in A. H. Halsey, H. Lauder, P.
Brown and A. S. Wells (eds.) Education: Culture, Economy, and Society,
Oxford: Oxford University Press.
Usher, R., Bryant, I. and Johnston, R. (1997) Adult Education and the
Postmodern Challenge. Learning beyond the limits, London: Routledge. 248 +
xvi pages. Follow up to Adult Education as Theory, Practice and Research,
this book focuses on the changing contexts of adult learning and the need
to go ‘beyond the limits’ of certain current adult education orthodoxies.
Examines adult learning in postmodernity; citizenship; governmentality and
practice; knowledge-power; self and experience; theory-practice; and
research in adult education.
Usher, R. and Edwards, R. (1994) Postmodernism and Education, London:
Routledge. 246 + x pages. Examines key writers like Lacan, Derida,
Foucault and Lyotard. Looks particularly to the self/subject.
Also mentioned
Bauman, Z. (1992) Intimations of Postmodernity, London: Routledge.
Bell, D. (1973) The Coming of Post-Industrial Society, London: Heinemann.
Cohen, P. (1997) Rethinking the Youth Question: Education, Labour and
Cultural Studies, London: Macmillan.
Hall, S. (1996) ‘The meaning of New Times’ in D. Morley and K-H Chen (eds)
Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies, London: Routledge.
Kumar, K. (1997) ‘The Post-Modern Condition’ in A. H. Halsey, H. Lauder,
P. Brown and A. S. Wells (eds.) Education: Culture, Economy, and Society,
Oxford: Oxford University Press.
Lash, S. and Urry, J. (1987) The End of Organised Capitalism, Cambridge:
Polity Press.
Layder, D. (1994) Understanding Social Theory. London: Sage Publications.
Leonard, P. (1997) Postmodern Welfare: Reconstructing an Emanicipatory
Project, London: Sage Publications.
Smith, M. K. (1994) Local Education: Community, conversation, praxis,
Buckingham: Open University Press.
Prepared by Barry Burke
© Barry Burke 2000
Booklist first published July 1996; article May 2000. Last update:
30-Jan-2005

 

 

 

3. Segala pemikiran yang hendak merevisi modernisme, tidak dengan menolak
modernisme itu secara total, melainkan dengan memperbaharui premis-premis
modern di sana-sini. Katakanlah ini lebih merupakan kritik-kritik imanen
terhadap modernisme dalam rangka mengatasi berbagai konsekwensi negatifnya.
Misalnya, mereka tidak menolak sains pada dirinya sendiri, melainkan hanya
sains sebagai ideologi atau Scientisme saja dimana kebenaran ilmiahlah yang
dianggap kebenaran yang paling sahih. Bagaimanapun, tetap diakui
sumbangan besar modernisma bagi hidup manusia umumnya seperti: terangkatnya
rasionalitas, bebas dari keterikatan, pentingnya pengalaman, dsb.

 

Lokalitas, Tren Arsitektur 2016

Lokalitas, Tren Arsitektur 2016

JAKARTA, KOMPAS.com – Perkembangan pasar properti 2016 tak melulu soal pasar dan penjualan perumahan atau apartemen. Salah satu yang ikut berkembang adalah dari segi arsitektur.

Lokalitas menjadi isu utama dari tren arsitektur 2016. Tren ini diproyeksikan akan terjadi di seluruh proyek pembangunan perumahanmaupun apartemen.

“Tahun 2016 yang sudah pasti lokalitas itu akan semakin banyak. Bisa kita lihat beberapa apartemen, contohnya di Alam Sutra itu unsur lokalitasnya semakin ada, semakin tematik. Jadi trennya pasti ke sana,” jelas arsitek PT Arya Cipta Graha, Cosmas Gozali, di Jakarta, Kamis (10/12/2015).

Cosmas juga menjelaskan bahwa lokalitas yang dimaksud adalah dengan menggunakan bahan-bahan material dari lokasi proyek pembangunan dilaksanakan.

“Kita banyak sekali misalnya bata. Kalau proyeknya di Sumatera carilah bahan-bahan material yang buatan Sumatera jangan melulu semuanya didatangkan dari Jawa,” imbuh dia.

Untuk mendukung itu, Cosmas menyarankan pemerintah dan pengembang membuka kesempatan bagi manufaktur untuk memperlus bisnisnya.

“Nah yang seperti itu, sebetulnya manufaktur harus diajak, harus dibuka situasi-situasi untuk mereka investasi di berbagai pulau. Ini supaya tidak semuanya terpusat di Pulau Jawa saja,” harap Cosmas.

Bukan hanya itu, lokalitas juga bisa dimunculkan dari desain arsitektur bangunan. Misalnya dengan menggunakan corak-corak etnik budaya Indonesia dalam.

Segi arsitektur sendiri tak bisa dilepaskan dari bisnis properti. Keberadaannya mampu menjadi patokan harga bagi perumahan atau apartemen.

“Pengaruhnya akan cukup besar sekali buat harga pasar makanya kita sebagai arsitek tidak hanya membuat bangunan indah tapi jugaaffordable,” kata Cosmas.

Lokalitas juga bisa menjadi kunci bagi para arsitek untuk bersaing dengan arsitek asing dalam persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Apalagi untuk tahun depan ya seperti saya bilang tadi lokalitas itu hanya kita yang tahu, hanya orang Indonesia yang tahu. Orang asing nggak tahu soal itu,” ucap Cosmas.

Cosmas berharap para arsitek Indonesia mampu membawa lokalitas itu ke pentas global demi dapat bersaing dengan langgam arsitektur lainnya.

dari: Kompas
Penulis : Ridwan Aji Pitoko
Editor : Hilda B Alexander

Jangan “Keok”… Arsitek Indonesia Harus Jadi Tuan!

DEPOK, KOMPAS.com – Banyak pengguna jasa arsitek, dalam hal ini developer atau pengembang properti, tidak yakin menggunakan jasa arsitek dalam negeri. Di sisi lain, tak sedikit arsitek Indonesia merasa kurang percaya diri.

Demikian hal itu mengemuka pada seminar ‘Archipreneur: Bisnis Arsitektur Menghadapi MEA’ yang diselenggarakan oleh (Ikatan Alumni/Iluni) ARS Universitas Indonesia, Ikatan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik UI, dan Departemen Arsitektur UI, Sabtu (20/2/2016) lalu di Kampus UI, Depok.

Namun sebenarnya, kesimpulan seminar itu memaparkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) arsitek Indonesia tidak kalah dengan arsitek luar negeri atau asing. Saat ini semakin banyak arsitek anak bangsa yang karyanya mumpuni dan diakui di luar negeri.

Sandiaga Salahuddin Uno, Founder of PT Saratoga Investama Sedaya, yang menjadi narasumber menyatakan sepakat dengan pendapat tersebut. Menurut dia, agar dapat bersaing di area Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) para arsitek Indonesia harus membuka diri terhadap arus globalisasi, terutama untuk transfer teknologi.

“Tidak perlu khawatir akan didominasi arsitek asing, karena mereka akan tunduk dengan regulasi yang ada di Indonesia,” ujar Sandiaga.

“Arsitek kita harus melihat ini sebagai peluang. Kalau melihat perkembangan bisnis arsitek di tanah air, saya optimistis arsitek kita bisa bersaing dengan arsitek-arsitek luar negeri dan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tambah Sandiaga yang sedang digadang-gadang maju dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang.

Dia menambahkan, untuk bisa bersaing, arsitek Indonesia harus berkolaborasi dan meningkatkan daya saingnya lewat bermacam inovasi. Mereka juga harus secara kreatif menggabungkan berbagai aspek arsitek dengan entrepreneur menjadi archipreneur.

Pada kesempatan sama, anggota Badan Pertimbangan Organisasi DPP REI, Pribudhi Tasman Suriawidjaja, mengakui pada era 1990-an kualitas konsultan arsitek dalam negeri belum sebaik sekarang. Kondisi itu sangat berbeda dengan saat ini.

“Dulu itu, kalau kita mengundang konsultan asing, mereka langsung memberikan masukan rencana pengembang alternatif yang komprehensif, sementara konsultan Indonesia malah bertanya kita mau buat apa. Sekarang sudah berbeda, arsitek Indonesia sudah jauh lebih baik. Mereka mampu mengusulkan tidak hanya konsep desain, tapi apa yang bisa dijual. Arsitek kita sudah banyak pengalaman,” kata Pribudhi.

REI sendiri, lanjut Pribudhi, mendorong anggotanya, khususnya pengembang daerah untuk memanfaatkan jasa arsitek lokal. Selain lebih murah, kualitas pekerjaannya pun tidak kalah dengan orang bule.

“Di era MEA sudah dipastikan akan banyak investasi asing masuk. Mereka mungkin bawa konsultan dari negaranya, tapi mereka tetap butuh partner di sini. Kenapa, karena mereka tidak menguasai budaya dan adat istiadat lokal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Departemen Arsitektur UI Prof. Yandi Andri Yatmo mengatakan, perkembangan desain dan bisnis arsitektur di Indonesia sangat pesat. Sayangnya, menurut dia, hal itu tidak didukung dengan infrastruktur perundang-undangan yang jelas.

“Belum ada perlindungan terhadap praktik-praktik berarsitektur di Indonesia,” ujar Yandi.

Dia berharap, Undang-undang Arsitektur yang masih digodok DPR dapat selesai tahun ini. Tak lain sebabnya, lanjut Yandi, di area MEA nanti profesi arsitek termasuk yang sangat membutuhkan regulasi itu.

“Kita harus berhati-hati, karena Indonesia merupakan pasar yang sangat besar. Mestinya arsitek kita yang diserap. Untuk itu, mulai cara bisnis, cara bekerja, dan sikap merasa jagoan sebagai orang lokal harus diubah,” ucap Yandi.

Yandi menyarankan, arsitek Indonesia harus percaya menghadapi pihak asing. Sebagai tuan rumah, arsitek lokal unggul karena lebih tahu negaranya.

“Harusnya tak ada masalah dengan MEA, karena justru investor asing yang butuh arsitek Indonesia,” ujarnya.

Penulis : Latief
Editor : Latief